Antara Cemas dan Harapan: Mahasiswa Menghadapi Realitas Kebijakan Politik

Demo #IndonesiaGelap di Bandung. [Kanal Perspektif/Abyan Dafi]

Di sudut-sudut kampus, di antara tawa dan diskusi ringan tentang tugas kuliah, terselip percakapan yang lebih berat. Tentang harga kebutuhan pokok yang kian mencekik, tentang beasiswa yang tiba-tiba dipangkas, tentang lapangan kerja yang semakin sempit. Mahasiswa, yang seharusnya fokus membangun masa depan, kini dibayangi pertanyaan yang lebih besar: apakah ada masa depan yang cukup layak untuk mereka?

Di luar sana, Indonesia menghadapi fenomena yang mengkhawatirkan: kelas menengah yang semakin tergerus. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 9 juta orang yang dulunya berada di kategori kelas menengah kini turun kasta akibat tekanan ekonomi yang semakin berat. Ini bukan sekadar angka, tapi realitas yang dirasakan langsung oleh mereka yang duduk di ruang kuliah dengan harapan tinggi, namun melihat jalan di depan mereka semakin gelap.

Di tengah ketidakpastian yang semakin nyata, bagaimana mahasiswa—sebagai generasi yang akan membentuk masa depan—menyikapi situasi ini? Apakah mereka masih menyimpan optimisme, atau justru mulai merasa terabaikan oleh kebijakan yang seharusnya menjadi sandaran? Lima mahasiswa dari berbagai latar belakang berbagi pandangan mereka: ada yang tetap percaya pada perubahan, ada pula yang merasa harapan semakin pudar. Namun, satu hal yang pasti, suara mereka tetap lantang untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

1. Bagaimana perasaan Anda ketika membaca atau mendengar berita tentang turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia?

Bagi banyak mahasiswa, kabar tentang merosotnya kelas menengah bukan sekadar angka di laporan ekonomi, melainkan realitas yang mereka rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

"Nggak berhenti bikin geleng-geleng kepala," ungkap Fathin, seorang fresh graduate dari D3 Penyiaran Multimedia, Polimedia Kreatif Jakarta. Baginya, situasi ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang kian mencekik.

Dzaki Zuhri, mahasiswa Hubungan Masyarakat dari Telkom University, menambahkan bahwa kelas menengah adalah motor penggerak ekonomi sekaligus penyeimbang demokrasi. "Kalau mereka semakin tertekan, dampaknya ke mana-mana," katanya dengan nada prihatin.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Rachma, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga. "Akibat pandemi dan PHK massal, semakin banyak masyarakat berada dalam kondisi pra-sejahtera. Ini bukan sekadar data, ini kehidupan nyata."

Lebih tajam, Saddam dari Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma menyoroti berbagai faktor yang memperparah kondisi ini. "Kelas menengah terus-menerus digembosi, mulai dari dinasti politik, kenaikan pajak yang nggak masuk akal, sampai biaya pendidikan yang makin mahal."

Sementara itu, Fitriyani dari Telkom University melihat dampaknya dalam jangka panjang. "Ini bukan cuma soal daya beli yang melemah. Ketidakstabilan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian di masa depan adalah konsekuensi yang lebih besar."

Turunnya kelas menengah bukan sekadar gejolak ekonomi, tetapi juga alarm bagi kestabilan sosial. Ketika kelompok ini melemah, bukan hanya daya beli yang terancam, tetapi juga harapan untuk keseimbangan sosial dan demokrasi yang sehat.

2. Apakah berita atau opini publik tentang kebijakan politik tertentu memengaruhi kondisi psikologis atau tingkat kecemasan Anda? Bisa diceritakan lebih lanjut?

Di tengah derasnya arus informasi, banyak mahasiswa merasakan dampak psikologis dari berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial.

"Sangat memengaruhi psikologis saya," ujar Fathin tanpa ragu. "Banyak aturan yang nggak pasti dan bisa berdampak ke saya. Yang bikin tambah cemas, ada teman yang masih membela kebijakan itu meskipun jelas-jelas salah."

Dzaki melihat bagaimana opini publik sering diputarbalikkan dengan buzzer demi menjaga kepercayaan masyarakat. "Misalnya, pemotongan anggaran pendidikan yang berdampak ke mahasiswa seperti program IISMA dan kenaikan harga gas yang bikin mahasiswa perantauan makin kesulitan. Ini bukan hal kecil."

Rachma pun merasakan dampak dari kebijakan yang dinilainya semakin tidak berpihak pada rakyat. "PPN 12% di tengah daya beli masyarakat yang rendah, UU Cipta Kerja yang mengurangi hak buruh—ini kebijakan yang memberatkan, bukan meringankan."

Namun, Saddam memilih untuk tidak larut dalam kecemasan. "Saya senang mengikuti perkembangan kebijakan, meskipun bikin cemas. Tapi buat saya, terlalu larut dalam kecemasan nggak akan mengubah apa pun. Justru ini jadi motivasi buat lebih kritis dan proaktif."

Bagi Fitriyani, ketidakpastian prospek karier dan stabilitas finansial setelah lulus menjadi pemicu kecemasan utama. "Pemerintah harus paham bahwa mahasiswa adalah bagian dari masa depan negara ini. Kebijakan yang tidak berpihak akan menciptakan generasi yang kehilangan harapan."

Ketidakpastian kebijakan pemerintah semakin memengaruhi kesejahteraan mental generasi muda. Ketika mahasiswa kehilangan kepercayaan terhadap sistem, ini bukan hanya masalah psikologis, tetapi juga tantangan sosial yang harus segera diatasi.

3. Apakah Anda merasa lebih pesimis atau optimis terhadap masa depan setelah membaca berita terkait kebijakan ekonomi pemerintah? Mengapa?

Harapan dan kekecewaan seringkali berjalan berdampingan, terutama ketika membahas kebijakan ekonomi.

"Di satu sisi pesimis, karena pemerintah terkesan anti-kritik. Tapi di sisi lain optimis, karena pemerintahan tidak selamanya. Cepat atau lambat, ada pergantian," ujar Fathin, menyeimbangkan pandangan antara ketidakpuasan dan harapan.

Dzaki tidak bisa menyembunyikan rasa pesimisnya. "Kebijakan seperti makan gratis sering saya kritisi. Fokus pemerintah seharusnya ke pendidikan dan kesehatan."

Rachma pun mengungkapkan keresahannya. "Banyak kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan efek domino di masa depan. Jangan hanya populis, tapi harus berkelanjutan."

Namun, Saddam memilih untuk melihat secercah optimisme. "Ada upaya pemberantasan korupsi yang harus diapresiasi. Tapi tetap saja, banyak kebijakan yang nggak tepat sasaran."

Bagi Fitriyani, kebijakan ekonomi yang kontroversial justru membuatnya lebih skeptis. "Pemotongan anggaran pendidikan, ketenagakerjaan yang tidak berpihak—ini semua menambah ketidakpastian. Saya ingin percaya, tapi faktanya berbicara lain."

Antara pesimisme dan optimisme, mahasiswa tetap berharap perubahan akan datang. Namun, harapan itu harus diiringi dengan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar janji kampanye.

4. Apakah diskusi mengenai isu politik dan ekonomi sering muncul dalam perbincangan dengan teman-teman di kampus? Jika iya, topik apa yang paling sering dibahas?

Di sudut-sudut kampus, di sela waktu istirahat, atau bahkan saat nongkrong di warkop, mahasiswa kerap terlibat dalam diskusi soal politik dan ekonomi.

"Makan bergizi gratis dan kabinet gemuk sering jadi topik obrolan," kata Fathin.

Dzaki mengamati bahwa isu penyimpangan demokrasi dan ketimpangan sosial selalu menjadi bahasan utama. "Apalagi soal pemilu dan kebijakan yang dirasa merugikan rakyat."

Bagi Rachma, ketenagakerjaan adalah topik yang paling sering diperbincangkan. "Dari menipisnya lapangan pekerjaan, kualifikasi kerja yang semakin sulit, sampai hak-hak buruh yang terus ditekan."

Saddam justru melihat proyek pembangunan IKN sebagai isu panas. "Memindahkan pemerintahan tanpa perencanaan matang itu absurd. Banyak yang menyoroti utang negara yang makin menggila."

Fitriyani menambahkan bahwa masa depan mahasiswa juga jadi topik utama. "Prospek karier, upah minimum, kenaikan PPN, dan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi sering kami diskusikan."

Diskusi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak apatis. Mereka peduli, kritis, dan ingin terlibat dalam perubahan. Kini, tinggal bagaimana suara mereka bisa didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang lebih inklusif.

5. Apakah Anda merasa kebijakan pemerintah saat ini berdampak langsung pada kehidupan mahasiswa? Jika ya, dalam aspek apa?

Bagi mahasiswa, kebijakan pemerintah bukan sekadar wacana di berita atau perdebatan di media sosial—dampaknya terasa nyata dalam keseharian mereka. Salah satunya adalah ketidakpastian mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). "Ya, seperti program MBKM yang belum tentu lanjut," ujar Fathin, menyoroti kecemasan mahasiswa terkait kesempatan belajar di luar kelas yang semakin terbatas.

Sementara itu, Dzaki melihat gambaran yang lebih luas. "Pekerja informal seperti ojol jadi contoh konkret. Mereka terjebak dalam status mitra tanpa jaminan kesejahteraan." Menurutnya, kebijakan yang kurang berpihak pada kelas pekerja juga akan mempengaruhi mahasiswa, terutama mereka yang mengandalkan pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup.

Rachma menambahkan bahwa pemotongan anggaran beasiswa juga menjadi pukulan telak. "MSIB yang dihentikan sementara bikin mahasiswa kesulitan cari magang." Bagi banyak mahasiswa, program beasiswa dan magang bukan hanya soal pengalaman, tetapi juga jalur untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Saddam memandangnya dari perspektif biaya hidup. "Kenaikan harga bahan pokok dan biaya pendidikan makin menekan mahasiswa." Ia merasa bahwa semakin mahalnya kebutuhan dasar mempersempit ruang gerak mahasiswa, terutama mereka yang merantau.

Senada dengan itu, Fitriyani menyoroti dampak jangka panjang. "Pemangkasan anggaran pendidikan bisa berdampak pada kualitas dan akses pendidikan tinggi." Baginya, pendidikan adalah investasi masa depan, dan ketika pemerintah mulai memangkas anggaran, artinya akses terhadap masa depan yang lebih baik juga semakin sulit.

Ketidakpastian mengenai kebijakan pendidikan, pemotongan anggaran beasiswa, dan kenaikan biaya hidup membuat mahasiswa semakin waspada terhadap arah kebijakan pemerintah. Bagi mereka, ini bukan hanya soal bagaimana bertahan hari ini, tetapi juga bagaimana membangun masa depan yang lebih pasti.

6. Apa harapan Anda terhadap pemerintah Prabowo-Gibran dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang berdampak pada kelas menengah dan mahasiswa?

Harapan terhadap pemerintahan baru tentu masih ada, meskipun disertai dengan skeptisisme. Fathin mengungkapkan bahwa regulasi ketenagakerjaan perlu lebih jelas agar mahasiswa tidak terjebak dalam sistem yang merugikan. "Regulasi yang lebih jelas soal batas usia kerja, pengalaman, dan gaji magang," ujarnya. Bagi mahasiswa yang sebentar lagi akan masuk ke dunia kerja, kepastian mengenai hak dan perlindungan tenaga kerja menjadi kebutuhan mendesak.

Dzaki, di sisi lain, menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menepati janji-janji kampanye. "Realisasikan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat," katanya tegas. Ia berharap bahwa kebijakan yang digembar-gemborkan saat pemilu tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dijalankan dengan serius.

Rachma mengingatkan bahwa solusi jangka panjang jauh lebih penting daripada sekadar kebijakan instan. "Jangan sekadar memberikan solusi instan. Cari akar masalah dan atasi dari sana," tuturnya. Ia berharap pemerintah bisa menggali lebih dalam permasalahan ekonomi dan tidak sekadar memberikan bantuan yang bersifat sementara.

Saddam, yang selama ini aktif mengikuti isu-isu politik, berharap ada ketegasan dalam pemberantasan korupsi. "Tolong berani menguak kasus yang selama ini nggak tersentuh." Ia percaya bahwa selama korupsi masih merajalela, kebijakan ekonomi yang pro-rakyat akan sulit untuk diwujudkan.

Sementara itu, Fitriyani melihat bahwa inklusivitas harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi pemerintah. "Lapangan kerja yang lebih luas dan pendidikan yang lebih terjangkau harus jadi prioritas," katanya. Ia berharap pemerintah lebih berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan menciptakan peluang kerja bagi generasi muda.

Mahasiswa tidak hanya menunggu, mereka mengamati dengan kritis. Harapan mereka terhadap pemerintah bukan sekadar janji manis, tetapi aksi nyata yang bisa membawa perubahan bagi masa depan mereka dan ekonomi negara.

7. Apakah Anda atau teman-teman mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, magang, atau beasiswa akibat kondisi ekonomi saat ini?

Bagi mahasiswa, mencari pekerjaan, magang, atau beasiswa kini terasa seperti menghadapi tembok tinggi yang sulit ditembus. Kesempatan yang ada terbatas, sementara persaingan semakin ketat.

Fathin merasakan langsung hambatan ini. "Sulit karena terbatas. Belum lagi regulasi yang tidak mengatur syarat batas usia, pengalaman, dan minimum pendidikan. Kebanyakan lowongan kerja di perusahaan mencari lulusan S1, padahal secara praktikal lulusan D3 jauh lebih siap dan matang untuk kerja daripada lulusan S1."

Dzaki juga mengakui betapa sulitnya mendapatkan peluang di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. "Jujur, terkadang kami mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, magang, atau beasiswa akibat kebijakan pemerintah yang abstrak dan banyaknya syarat tak masuk akal. Ini menjadi hal yang kontradiktif terhadap janji-janji manis di 'Pesta Demokrasi' 5 tahunan."

Rachma menyoroti dampak pemotongan anggaran beasiswa. "Sependek yang saya tahu, beberapa beasiswa termasuk KIP-K dipotong anggarannya untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis, salah satu program kerja prioritas Prabowo-Gibran. Program MSIB juga sedang ditinjau ulang, padahal sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin magang."

Bagi Saddam, tantangan dalam mencari beasiswa dan pekerjaan semakin diperburuk oleh praktik manipulasi data dan nepotisme. "Banyak kebohongan yang terjadi, mulai dari manipulasi data kemiskinan hingga peran orang dalam. Bukannya mahasiswa berkompetensi yang mendapatkan beasiswa, malah yang punya koneksi."

Sementara itu, Fitriyani melihat bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang kurang berpihak pada tenaga kerja muda memperburuk keadaan. "Banyak perusahaan enggan merekrut fresh graduate yang minim pengalaman. Akibatnya, persaingan semakin ketat, memaksa mahasiswa untuk terus mengasah keterampilan mereka agar tetap relevan di dunia kerja."

Mahasiswa menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan kesempatan kerja dan pendidikan yang layak. Ketatnya persaingan dan kebijakan yang tidak berpihak membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk menemukan peluang di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

8. Seberapa besar pengaruh kebijakan seperti Omnibus Law atau kenaikan pajak terhadap perspektif Anda tentang dunia kerja setelah lulus nanti?

Dunia kerja yang dihadapi mahasiswa setelah lulus tidak lagi sekadar soal mencari pekerjaan, tetapi juga menghadapi regulasi yang kerap tidak berpihak pada tenaga kerja muda.

"Sangat memberatkan, terutama untuk kaum kelas menengah. Omnibus Law tidak menjamin akses yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan," ujar Fathin dengan nada khawatir.

Dzaki menambahkan bahwa kebijakan ini akan membuat lulusan baru semakin sulit berkembang. "Mungkin saat lulus nanti, kita akan terus dipusingkan dengan permasalahan pajak dan pembiayaan serta sulitnya untuk step up dalam mengejar karir akibat kenaikan pajak dan kebijakan Omnibus Law yang kadang tidak sesuai dalam penerapannya."

Rachma pun merasa cemas dengan dampak dari regulasi ini. "Sebagai mahasiswa yang sebentar lagi terjun ke dunia kerja, saya tentu khawatir dengan kebijakan Omnibus Law yang dinilai memberatkan buruh, seperti status pekerja kontrak tanpa batas, pemangkasan hari libur, hingga formula pengupahan yang berubah."

Bagi Saddam, kebijakan ini memang menjanjikan banyak hal di atas kertas, tetapi implementasinya yang masih meragukan. "Omnibus Law diklaim membuka lebih banyak lapangan kerja, tapi fleksibilitas tenaga kerja yang diatur justru membuat posisi pekerja semakin rentan. Beban pajak yang tinggi tanpa jaminan sosial yang memadai juga membuat lulusan baru harus berpikir dua kali sebelum merencanakan masa depan mereka."

Fitriyani menyoroti bagaimana kebijakan ini dapat memperburuk ketidakstabilan kerja. "Fleksibilitas ketenagakerjaan dalam Omnibus Law membuat banyak pekerja muda kesulitan mendapatkan kepastian kerja. Sementara itu, kenaikan pajak berpotensi meningkatkan biaya hidup, membuat lulusan baru semakin sulit mencapai stabilitas finansial."

Ketidakpastian akibat kebijakan seperti Omnibus Law dan kenaikan pajak semakin menambah tantangan bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Tanpa regulasi yang lebih adil, masa depan tenaga kerja muda bisa semakin terancam dengan kondisi kerja yang tidak stabil.

9. Jika Anda diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu aspirasi kepada pemerintah mengenai kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, apa yang ingin Anda sampaikan?

Jika ada satu kesempatan untuk berbicara langsung kepada pemerintah, mahasiswa ingin kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada rakyat.

Fathin mengusulkan beberapa langkah konkret. "Beri insentif pajak kepada warga yang taat pajak, prioritaskan pendidikan yang terjangkau, dan kaji ulang program makan bergizi gratis. Jika APBN terbebani, lebih baik alihkan anggaran ke sektor yang lebih dibutuhkan, seperti pendidikan."

Dzaki menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam menjalankan tugasnya. "Tunaikan kewajiban dalam memperbaiki negeri ini, tegakkan konstitusi dan demokrasi, serta tuntaskan janji-janji yang telah dibuat. Realisasikan segera dan kaji ulang kebijakan yang merugikan rakyat."

Rachma berharap pemerintah tidak hanya memberikan solusi instan. "Semoga pemerintah bisa mengatasi permasalahan ekonomi dari akarnya, bukan sekadar menawarkan solusi jangka pendek. Banyak hal yang bisa dilakukan, seperti menjaring aspirasi dari masyarakat atau mengadopsi kebijakan yang terbukti efektif dari pemerintahan sebelumnya."

Bagi Saddam, pemerintah harus lebih berani dalam menangani isu korupsi. "Tolong berani menguak kasus korupsi yang selama ini belum ada yang berani menyentuhnya. Program ke depan juga harus lebih masuk akal dan tidak sekadar menjadi gimmick politik."

Fitriyani menginginkan kebijakan yang lebih inklusif. "Regulasi harus mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperbanyak program pelatihan keterampilan, serta memastikan pendidikan tetap terjangkau. Selain itu, transparansi dan pemberantasan korupsi juga harus menjadi prioritas."

Mahasiswa ingin kebijakan yang lebih konkret, bukan sekadar janji. Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk bantuan instan, tetapi dalam regulasi yang benar-benar berpihak pada generasi muda.

10. Apakah Anda pernah atau berencana untuk ikut dalam aksi demonstrasi atau kampanye sosial terkait kebijakan pemerintah? Mengapa atau mengapa tidak?

Bagi sebagian mahasiswa, demonstrasi masih menjadi salah satu cara untuk menyuarakan keresahan mereka. Namun, cara menyampaikan aspirasi kini semakin beragam.

"Pernah, tapi sekarang saya lebih memilih aksi lewat media sosial karena tekanannya lebih terasa masif dan menyeluruh. Bukan berarti demonstrasi tidak efektif, hanya saja saya melihat media sosial kini lebih berdampak," ujar Fathin.

Dzaki, yang pernah turun ke jalan, menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil. "Sebagai masyarakat, sudah seharusnya kita mengawasi kebijakan pemerintah agar berpihak pada rakyat. Check and balance itu wajib."

Rachma merasa bahwa aksi turun ke jalan adalah bagian dari perjuangan kolektif. "Saya ingin berjalan beriringan dengan seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan keresahan akibat kebijakan yang tidak tepat."

Saddam memilih pendekatan lain. "Saya percaya bahwa menyuarakan aspirasi tidak hanya lewat demonstrasi, tetapi juga melalui diskusi terbuka, edukasi, dan dialog dengan pemangku kebijakan. Yang penting, setiap gerakan punya arah dan tujuan yang jelas."

Fitriyani menilai kampanye sosial sebagai cara yang lebih strategis. "Melalui kampanye sosial, isu-isu penting bisa dikomunikasikan dengan dukungan data yang valid dan strategi yang lebih terukur."

Mahasiswa terus mencari cara terbaik untuk menyuarakan aspirasi mereka. Baik lewat demonstrasi maupun media sosial, mereka ingin memastikan bahwa suara mereka tetap didengar dan diperhitungkan dalam kebijakan negara.

Antara Realitas Pahit dan Harapan yang Kian Samar

Kelas menengah yang terus merosot bukan sekadar data di atas kertas. Ini adalah realitas yang dirasakan oleh jutaan orang, termasuk mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis, maka ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin dalam. Harapan tetap ada, tetapi kepercayaan harus diperjuangkan.

Daftar Informan:

Fathin Hilmi Muhyasar

Dzaki Zuhri

Rachma Indira Satrio

Saddam Bayu Wirayuda

Fitriyani Syamsul

Dukung tulisan ini agar terus hadir dengan berdonasi disini:

https://www.kanalperspektif.com/p/donasi.html?m=1

Atau disini

https://saweria.co/kanalperspektif