Mega Proyek IKN di Era Prabowo: Lanjut atau Sekadar Ilusi?

 

Peninjauan proyek IKN oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Foto: Kompas.com

Pemblokiran anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan. Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang menyebut belum ada bujet yang direalisasikan untuk megaproyek tersebut pada 2025 memunculkan tanda tanya besar.

“Apakah ambisi IKN masih akan berjalan, atau justru mulai layu sebelum berkembang?”

Isu ini kian memanas setelah pemerintah melakukan pemangkasan besar-besaran pada anggaran infrastruktur. Bahkan, sempat muncul desas-desus di media sosial bahwa Presiden Prabowo Subianto diam-diam membatalkan proyek bernilai puluhan triliun ini. Sebuah kemungkinan yang mengejutkan, mengingat IKN adalah proyek kebanggaan rezim sebelumnya. Namun, di tengah simpang siur informasi, otorita IKN buru-buru menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan, meski ada kendala anggaran. Lantas, benarkah proyek ini masih sesuai rencana, atau hanya dipertahankan untuk sekadar menjaga citra politik?

Blokir Anggaran dan Ketidakpastian Pembangunan

Saat ini, anggaran pembangunan IKN untuk tahap II masih berada di angka Rp 48,8 triliun dalam APBN dan Rp 60,93 triliun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, ironisnya, kementerian keuangan justru belum membuka anggaran ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa anggaran tersebut "belum dibuka", bukan berarti tidak ada. Tetapi, bukankah ini justru memunculkan pertanyaan lebih besar? Jika anggaran memang ada, mengapa belum dicairkan?

Dody Hanggodo bahkan mengeluarkan pernyataan tajam soal kondisi pembangunan IKN saat ini: "Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri." Pernyataan ini jelas menimbulkan pertanyaan: sejauh mana keseriusan pemerintah dalam melanjutkan proyek ini? Di satu sisi, otorita IKN tetap menegaskan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana, tetapi di sisi lain, anggaran belum sepenuhnya tersedia. Kejanggalan ini semakin menegaskan bahwa proyek ini berjalan dengan ketidakpastian.

Komitmen atau Hanya Jargon Politik?

Presiden Prabowo memang telah menyatakan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan, dengan target penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan, legislatif, dan yudikatif pada 2028. Namun, bagaimana realisasi di lapangan? Pemangkasan anggaran besar-besaran dengan dalih efisiensi justru memberi kesan bahwa IKN bukan lagi prioritas utama.

Selain itu, ada persoalan mendasar lain yang belum terjawab: apakah proyek ini benar-benar memiliki daya tarik bagi investor? Pemerintah berulang kali menyebut skema KPBU sebagai solusi pendanaan, tetapi hingga saat ini, komitmen investasi swasta masih minim. Apakah para investor melihat proyek ini tidak cukup menjanjikan? Ataukah ada faktor lain yang membuat mereka enggan menanamkan modal?

IKN: Antara Harapan dan Realita

Sejak awal, pembangunan IKN memang menuai pro dan kontra. Ambisi membangun ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan tentu tampak menarik, tetapi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, wajar jika publik mempertanyakan urgensi proyek ini. Apakah IKN benar-benar dibutuhkan, atau justru menjadi beban di tengah kebutuhan lain yang lebih mendesak?

Jika pemerintah benar-benar berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini, maka transparansi mutlak diperlukan. Publik berhak tahu bagaimana proyek ini akan dibiayai, kapan anggaran benar-benar akan dicairkan, dan bagaimana skema pembangunan ke depan. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin proyek ini akan bernasib sama seperti banyak mega proyek lain yang hanya meninggalkan jejak rencana tanpa realisasi.

IKN di era Prabowo: Akankah IKN di era Prabowo tetap menjadi proyek mercusuar atau sekedar ilusi yang kian pudar? Publik menunggu jawabannya.